MANOKWARI, mangrove.id| Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) telah hadir di Papua Barat. Himpunan besar di Indonesia ini telah melaksanakan forum nelayan nasional pada 27 November 2025 yang mana forum itu dihadiri Kemenkopangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP Taskin, Gernas hingga Baharuddin Abdullah Center.
Ketua HMNI Papua Barat, Paulus Talimbekas menyebut, himpunan telah mendeklarasikan untuk mendukung astacita presiden Republik Indonesia, Probowo Subianto yang menyatakan membangun dari desa, dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Dalam deklarasi itu, kami telah menyepakati 8 point program HMNI yang mana dua diantaranya adalah mendorong inisiasi pemukiman nelayan merah putih.
dan mendorong petani garam,” ujarnya didampingi Wakil ketua, Firmansyah S Rimosan, dan Sekretaris, Terry V Kamarea, saat menggelar press converance, Jumat (5/12/2025).
Di Papua Barat kata dia, HMNI saat ini mendorong pemukiman nelayan merah putih untuk harus terbentuk disetiap kabupaten. “Sudah ada 4 titik yang akan kita dorong agar segera di bangun diawal tahun 2026,” tuturnya
Empat titik itu diantaranya Manokwari, Manokwari Selatan, menyusul Bintuni, Wondama, Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Saat ini, HMNI tengah melakukan konsolidasi di masing masing daerah untuk segera didorong melalui Dinas Kelautan dan Perikanan agar segera di bangun di awal, tahun mendatang berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan No. 54 tentang petunjuk teknis bantuan kampung nelayan merah putih tahun anggaran 2025.
“Kami juga terus berpacu mencari daerah daerah strategis sentra perikanan untuk pembangunan pemukiman nelayan merah putih,” tuturnya.
Dijelaskan ketua HMNI, pemukiman nelayan merah putih itu memiliki konsep strategis untuk mendukung semua sentra nelayan dari segi pencarian, penyimpanan hingga penjualan.
“Dalam pemukiman nelayan akan dibangun air blash frizher, coolstorage, pabrik es, doking kapal, tambatan perahu dan sentra pelayanan bahan bakar nelayan (SPBN),” jelasnya.
Tak hanya itu, pemukiman nelayan merah putih juga terdapat kebutuhan lain seperti kantor pengelola dan tempat penjualan. Bahkan, pemukiman dengan kelebihan lahan 3 hektar bisa di bangun perumahan nelayan dan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan yang akan didukung oleh kementerian terkait.
HMNI dalam konteks ini memandang bahwa astacita presiden adalah kebijakan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebanya, pengelolaan emas biru (potensi laut) adalah objek yang sangat potensial di provinsi ini.
“Kita ingin memberdayakan nelayan OAP untuk menjadi pelaku dan mengelola emas biru serta mendorong peningkatan PAD di seluruh wilayah ini,” tandasnya.
