Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 22 Mar 2024 08:27 WIB ·

LMA Tujuh Suku Setujui Draf SK Bupati Tentang Dapeng DPRK Jalur Otsus


 Plt Kaban Kesbangpol Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi tengah menjelaskan draf SK Bupati Teluk Bintuni terkait pembagian daerah pengangkatan di wilayah adat Tujuh Suku kepada masyarakat adat yang hadir, Kamis. Perbesar

Plt Kaban Kesbangpol Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi tengah menjelaskan draf SK Bupati Teluk Bintuni terkait pembagian daerah pengangkatan di wilayah adat Tujuh Suku kepada masyarakat adat yang hadir, Kamis.

BINTUNI, Mangrove.id| Draf rancangan Surat Keputusan (SK) Bupati Teluk Bintuni tentang Daerah Pengangkatan (Dapeng) Anggota DPRK Teluk Bintuni Jalur Otsus Periode 2024-2029, telah disosialisasikan kepada masyarakat Tujuh Suku melalui lembaga adat.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Rheinhard C. Maniagasi yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/3/2024) menerangkan, dari sosialisasi yang digelar terkait Dapeng ini, pihaknya mendapat tanggapan positif dari peserta kegiatan, yang notabenenya masyarakat asli Tujuh Suku.

“Dari sosialisasi yang kami lakukan, ada umpan balik kepada kami yang pada prinsipnya disetujui oleh forum terkait Dapeng yang ditetapkan,” ujar Maniagasi, yang dijumpai di sela-sela kegiatan safari ramadhan MUI dan Pemprov Papua Barat di masjid Al-Muttaqin, Kampung Lama, Bintuni.

Ia mengatakan, setelah kegiatan sosialisasi ini, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw. Selanjutnya, draf SK tersebut dapat ditetapkan.

Dijelaskan, SK Bupati terkait Dapeng ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi panitia seleksi yang dibentuk Pemprov Papua Barat, guna melakukan berbagai tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam pengangkatan DPRK ini memang menjadi domain pemerintah secara teknis. Namun, karena ini berkaitan dengan representase masyarakat adat, maka itu menjadi domain lembaga adat masing-masing suku untuk melakukan musyawarah adat, terkait figur-figur yang diinginkan,” pungkasnya.

Sesuai data yang dihimpun, lima dapeng yang disosialisasikan dan sudah disetujui masyarakat adat dalam hal ini LMA Tujuh Suku bersama LMA masing-masing Suku, diantaranya: (1) Dapeng 1 meliputi 5 distrik yakni: Bintuni, Manimeri,  Tuhiba, Tembuni dan Dataran Beimes.

(2) Dapeng 2 meliputi 1 distrik Wamesa, (3) Dapeng 3 meliputi 6 distrik yakni: Aroba, Babo, Fafurwar, Kaitaro, Kuri dan Sumuri, (4) Dapeng 4 meliputi 4 distrik yakni: Tomu, Aranday, Kamundan dan Weriagar, serta (5) Dapeng 5 meliputi 8 distrik yakni: Moskona Selatan, Meyado, Moskona Barat, Moskona Utara, Merdey, Masyeta, Moskona Timur dan Biscoop.

Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kantor LMA Tujuh Suku, Kamis (21/3/2024), turut mendampingi Plt Kaban Kesbangpol yakni: Kabag Hukum Setda Teluk Bintuni, George Wanma, Kasubid Organisasi Sosial dan Politik Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Ikaros Dimara serta Ketua LMA Tujuh Suku, Marthen Wersin. (wanma)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 98 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Jabarkan Tahapan Seleksi Paskibra Tingkat Nasional

4 Maret 2026 - 10:11 WIB

Perkuat Ekonomi Daerah, ISEI Manokwari Jalin Kemitraan Strategis dengan Pemkab

28 Februari 2026 - 17:53 WIB

DPRP Papua Barat Mantapkan 26 Rancangan Regulasi Daerah

27 Februari 2026 - 22:26 WIB

Masyarakat Empat Kampung Persiapan di Fafurwar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Status Definitif

17 Februari 2026 - 12:06 WIB

Reses dengan Masyarakat Fafurwar, Musa Naa Terima Aspirasi Soal Kepala Distrik

17 Februari 2026 - 11:38 WIB

Dihadapan Lagislator Papua Barat Ini, Warga Bintuni Mengeluh Soal Kondisi Ekonomi

17 Februari 2026 - 09:25 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!