MANOKWARI SELATAN, mangrove.id| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat melakukan monitoring lapangan terhadap penyaluran dana hibah Pemerintah Daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Bakesbangpol Papua Barat, Fredy Pata, SE, M.Si.

Dalam monitoring tersebut, tim Bakesbangpol menyasar salah satu organisasi penerima hibah yakni, Fatayat NU Kabupaten Mansel. Dalam kesempatan itu, tim Bakesbangpol mengarahkan agar penerima hibah segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana paling lambat minggu keempat Desember 2026. Arahan ini disampaikan untuk memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Peninjauan yang dilakukan tim Bakesbangpol merupakan implementasi tugas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Regulasi ini menjadi dasar bagi Bakesbangpol dalam melakukan pembinaan, verifikasi, serta monitoring terhadap penerima hibah di lingkungan pemerintah provinsi.
Perlu diketahui, Bakesbangpol memiliki peran strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang mengampu belanja hibah, khususnya bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan forum-forum daerah. Kewenangan ini diperkuat oleh sejumlah regulasi nasional.
Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD, hibah yang ditujukan bagi instansi vertikal dan lembaga penerima di daerah dianggarkan melalui SKPD yang menangani urusan pemerintahan umum, dalam hal ini Bakesbangpol. Regulasi tersebut menegaskan bahwa verifikasi pengelolaan dana hibah—termasuk untuk KPU dan Bawaslu—dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.
Selain itu, Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA)—dalam hal ini Kepala Bakesbangpol—untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kewenangan ini menempatkan Bakesbangpol sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aspek legal dan administratif pemberian hibah.
Untuk pengawasan ormas penerima hibah, Bakesbangpol menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Fungsi ini mencakup verifikasi dan monitoring hibah ormas agar penggunaan dana sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan kewenangan yang dimiliki, monitoring yang dilakukan Bakesbangpol Papua Barat di Manokwari Selatan tidak sekadar kunjungan administratif, melainkan bagian dari rangkaian fungsi pengawasan dan pembinaan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Tujuannya jelas: memastikan dana hibah dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaannya. (len)


























Hari ini : 867
Kemarin : 868
Total Kunjungan : 69668
Hits Hari ini : 1939
Who's Online : 5