TELUK BINTUNI, mangrove.id| Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menegaskan bahwa mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses kini harus mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana, pengusulan program yang sebelumnya bisa dilakukan dengan mudah, kini wajib mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku. “Ke depan, sesuai arahan dari KPK, kita harus sesuai dengan aturan,” ujarnya saat melakukan reses di kompleks Gaya Baru, Bintuni, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, pada reses kali ini ia membawa banyak staf, termasuk kepala bagian dan staf bagian lapangan, untuk merangkum langsung usulan dan saran dari masyarakat. “Makanya, reses kali ini saya bawa banyak staf. Ada kepala bagian, ada staf bagian lapangan, juga ikut supaya mereka merangkum apa-apa yang menjadi usulan, saran dari masyarakat,” jelasnya.
Syamsudin menjelaskan bahwa sesuai mekanisme, usulan yang disampaikan pada reses saat ini akan diproses untuk program tahun 2028, bukan 2027. “Usulan sekarang, itu berarti nanti di tahun anggaran 2028, tidak bisa 2027, begitu,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya ada beberapa usulan yang mekanismenya sedikit berbeda. “Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kemarin itu ada beberapa usulan yang disampaikan ke saya, pada akhirnya itu di dalam kita punya sistem itu mekanismenya agak sedikit berbeda,” tuturnya.
Ke depan, kata pria yang akrab disapa Sase, seluruh proses akan dirapikan. Usulan masyarakat akan dibahas setelah reses, kemudian diparipurnakan. “Hasil risalah paripurna itu baru nanti kita usulkan untuk program 2027, itu akan muncul di 2028. Itu pun kalau memang administrasinya lengkap. Kalau administrasinya tidak lengkap itu agak kesulitan untuk keluar,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan administrasi agar usulan dapat diterima. “Jadi nanti kalau ada usulan, harus administrasinya lengkap supaya kita kasih masuk. Kalau diverifikasi oleh KPK setelah administrasi masuk, baru dia bisa lolos masuk di dalam program usulan,” pungkasnya. (len)


























Hari ini : 743
Kemarin : 1018
Total Kunjungan : 66883
Hits Hari ini : 1658
Who's Online : 10