Menu ✖

Mode Gelap

Pemerintahan · 18 Nov 2026 18:06 WIB ·

Bakesbangpol Papua Barat Gelar Monitoring di Fakfak, Satu Yayasan Belum Serahkan LPJ


 Bakesbangpol Papua Barat Gelar Monitoring di Fakfak, Satu Yayasan Belum Serahkan LPJ Perbesar

FAKFAK, mangrove.id| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah organisasi maupun yayasan penerima dana hibah di Kabupaten Fakfak.

Kegiatan pengawasan lapangan ini berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Selasa (17/11/2026) hingga Jumat (20/11/2026). 

Tim monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bakesbangpol Papua Barat, Niko Muid bersama jajaran staf yakni: Wahyu Indariyani, Darisini, Yanpit Jitmau, dan Huzaima.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan terhadap dua yayasan penerima dana hibah tahun anggaran 2024 dan 2025, tim hanya berhasil temui satu lembaga penerima hibah, yang tercatat belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Lembaga tersebut adalah Kelompok Usaha Banteng Merah Putih, penerima dana hibah tahun anggaran 2025 yang beralamat sekretariat di Seberang Mangga 7, Kompleks Gereja GKI Fakfak.

Dari hasil klarifikasi langsung dengan pihak pengurus Kelompok Usaha Banteng Merah Putih, diketahui bahwa keterlambatan penyusunan dan penyerahan LPJ bukan disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran, melainkan karena kendala teknis berupa kurangnya koordinasi di internal kepengurusan yayasan itu sendiri.

Sementara itu, satu yayasan lainnya yang juga masuk dalam daftar evaluasi belum berhasil ditemui oleh tim di lokasi hingga kegiatan pemantauan berjalan.

Langkah turun lapangan yang dilakukan Bakesbangpol ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi pengawasan serta pembinaan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Melalui kegiatan monitoring ini, tim Bakesbangpol mendorong pengurus Kelompok Usaha Banteng Merah Putih agar segera membenahi komunikasi internal dan merampungkan dokumen LPJ sesuai ketentuan administrasi keuangan daerah yang berlaku. Hal ini penting agar tertib administrasi pengelolaan hibah di Kabupaten Fakfak tetap terjaga serta tidak menimbulkan temuan di kemudian hari. (len)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sase Programkan Bingkisan Natal untuk Janda dan Anak-anak di Bintuni

17 November 2026 - 20:02 WIB

Reses di Gaya Baru, Sase Sosialisasikan Petunjuk KPK: Proses Administrasi Wajib Lengkap

17 November 2026 - 20:00 WIB

Sase Salurkan Bantuan Hibah di Teluk Bintuni, Ada Aksi Spontan di Kantor LMA 7 Suku

17 November 2026 - 12:57 WIB

Reses di Bintuni, Syamsudin Seknun Soroti Mekanisme Distribusi Bantuan

16 November 2026 - 19:37 WIB

Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Dorong Kampus Institut Transformasi Bintuni Jadi Benteng Peradaban

16 November 2026 - 19:36 WIB

Sejarah, Bupati Anisto Tunjuk Perempuan Moskona Duduki Jabatan Eselon II

16 November 2026 - 19:32 WIB

Trending di Pemerintahan
error: Content is protected !!