TELUK BINTUNI, mangrove.id| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan partai politik (parpol) non-parlemen di Kabupaten Teluk Bintuni pada Jumat (13/11/2026).
Tak hanya mendatangi sejumlah sekretariat parpol, tim juga bertandang ke kantor Bakesbangpol dan KPU Teluk Bintuni dalam rangka koordinasi.
Berdasarkan data hasil pemantauan di lapangan, tercatat sebanyak enam partai politik di wilayah Teluk Bintuni yang tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Dari jumlah tersebut, tim Bakesbangpol hanya berhasil menemukan dan memverifikasi keberadaan kantor sekretariat dari tiga partai politik.
Sementara itu, tiga sekretariat partai lainnya diketahui telah berpindah alamat tanpa melaporkan pembaruan domisili mereka, baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat maupun ke Bakesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendala utama yang menyebabkan tidak terdeteksinya lokasi pasti ketiga partai tersebut adalah tingginya biaya operasional kantor.
Kondisi ini memaksa sejumlah pengurus parpol non-parlemen untuk merelokasi sekretariat mereka ke tempat lain tanpa sempat melakukan pelaporan administratif secara resmi.
Pelaksanaan monitoring ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dalam menjalankan pembinaan politik dalam negeri serta fasilitasi kelembagaan partai politik di daerah.
Melalui pemantauan berkala, Bakesbangpol memastikan tertib administrasi organisasi politik, memvalidasi keaktifan kepengurusan, serta memutakhirkan basis data parpol yang sah dan aktif beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat.
Keakuratan data domisili dan kepengurusan partai politik dinilai krusial untuk menjaga stabilitas demokrasi, mempermudah koordinasi lintas lembaga penyelenggara pemilu, serta menjadi landasan validasi dalam pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat di masa mendatang.
Bakesbangpol mengimbau seluruh pengurus partai politik agar proaktif melaporkan setiap perubahan struktur kepengurusan maupun alamat sekretariat demi tertibnya administrasi pemerintahan daerah. (len)
