TELUK WONDAMA, mangrove.id| Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama saat ini tengah fokus menyusun strategi pengembangan pendidikan menuju abad kedua peradaban Orang Papua, dengan Aitumieri sebagai ruang refleksi sejarah pendidikan yang harus diterjemahkan menjadi pelayanan pendidikan bermutu, merata, dan relevan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kabupaten Teluk Wondama memiliki posisi historis penting dalam perjalanan pendidikan modern Orang Papua. Dan Aitumieri bukan sekadar tempat bernilai sejarah, melainkan ruang refleksi tentang bagaimana pendidikan membangun manusia, mengubah cara berpikir, menumbuhkan harapan, dan membentuk peradaban.
“Memasuki abad kedua peradaban pendidikan Orang Papua, tantangan pembangunan pendidikan tidak cukup dijawab dengan membangun gedung sekolah, menambah ruang kelas, atau meningkatkan jumlah peserta didik. Pembangunan pendidikan harus diarahkan pada perubahan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat,” jelas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Teluk Wondama, Dr. Elisa Hendrik Kurube, S.Sos., M.AP pada Rapat Koordinasi Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, di aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama, Rasiei, Jumat (16/10/2026).
Ia menerangkan, pendidikan saat ini harus mampu melahirkan generasi Wondama yang cerdas dengan memiliki kemampuan literasi, numerasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya pikir kritis yang memiliki kesehatan fisik, mental, dan kebiasaan hidup yang baik. Dan juga, generasi Wondama harus memiliki keterampilan, kreativitas, etos kerja, dan kemampuan menciptakan nilai ekonomi dengan tetap menghormati adat, bahasa, sejarah, nilai moral, dan kearifan lokal.
Karena itu, ia menekankan, Rakor ini harus menjadi ruang untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi persoalan nyata di sekolah dan kampung, serta menyepakati program prioritas yang terukur. Gagasan utamanya adalah bergerak dari pendidikan yang hanya berorientasi pada penyelenggaraan sekolah menuju pendidikan yang membangun peradaban manusia, keluarga, masyarakat, dan daerah.
Dalam paparannya, Dr. Elisa menyajikan enam persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama yakni: pemerataan akses pendidikan, kualitas hasil belajar, ketersediaan dan kualitas guru, keterlibatan keluarga dan masyarakat, relevansi pendidikan dengan identitas dan potensi lokal, serta tata kelola dan akuntabilitas.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan visi pendidikan menuju abad kedua peradaban yakni “Terwujudnya generasi Wondama yang cerdas, sehat, produktif, berkarakter, berbudaya, dan bermartabat melalui pendidikan yang bermutu, merata, inklusif, serta berakar pada keluarga dan peradaban Orang Papua.”
Visi ini ia menjelaskan, merupakan arah strategis yang perlu diselaraskan dengan visi pembangunan Kabupaten Teluk Wondama, dokumen RPJMD, kebijakan pendidikan nasional, serta kewenangan masing-masing jenjang pendidikan.
Guna mendorong tercapainya visi tersebut, sedikitnya ada enam arah kebijakan utama yang digagas, yakni: pemerataan akses dan layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, transformasi guru dan kepemimpinan sekolah, pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat, pendidikan kontekstual berbasis peradaban Wondama, dan tata kelola pendidikan berbasis data dan kolaborasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan mutu tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran terpenting adalah apakah anak belajar lebih baik, guru mengajar lebih efektif, sekolah memberikan layanan yang aman, dan masyarakat memperoleh manfaat dari pendidikan.
Ia menegaskan pula, seyogianya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, tetapi pembagian kewenangan tetap harus dihormati. Pemerintah kabupaten perlu memimpin koordinasi sesuai urusannya, sementara pemerintah provinsi dan pusat mendukung penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.
Ada peranan sesuai kapasitas semisal: OPD teknis berperan dalam penetapan prioritas, perencanaan, penganggaran, pembinaan, dan evaluasi sesuai kewenangan, sekolah dan guru berperan dalam pembelajaran bermutu, asesmen, dan pembentukan karakter, sementara keluarga dan kampung berperan dalam pendampingan anak, kebiasaan belajar, dan lingkungan yang aman.
Selain itu, pihak gereja, adat, dan masyarakat berperan dalam penguatan nilai moral, budaya, spiritualitas, dan solidaritas sosial. Sedangkan, perguruan tinggi dan dunia usaha berperan dalam riset, pendampingan, inovasi, vokasi, dan pengembangan keterampilan.
“Prinsipnya, satu agenda pendidikan, satu basis data, dan satu sistem evaluasi, dengan setiap pihak memiliki peran, target, sumber daya, dan tanggung jawab yang terukur. Untuk mengoperasionalkan kolaborasi tersebut, kita perlu menghasilkan kesepakatan tentang pembagian peran, mekanisme koordinasi, dukungan anggaran, jadwal pemantauan, dan tata cara pelaporan,” ulasnya.
Ia berharap, forum ini harus menghasilkan keputusan operasional yang dapat ditindaklanjuti, sekurang-kurangnya menetapkan arah kebijakan dan prioritas pengembangan pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dengan mendesain pelaksanaan gerakan “Setiap Rumah adalah Sekolah dan Setiap Orang adalah Guru”.
Untuk mewujudkan gerakan ini, perlu adanya komitmen dan kesepakatan pembagian peran antarperangkat daerah, sekolah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan mitra untuk menyelaraskan program dengan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah, serta kemampuan anggaran.
“Memasuki abad kedua peradaban pendidikan Orang Papua, bukan sekadar mengenang sejarah Aitumieri, tetapi menerjemahkan nilai-nilai sejarah itu menjadi pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan bagi setiap anak. Pembangunan pendidikan harus dimulai dari ruang kelas, diperkuat oleh keluarga, ditumbuhkan oleh masyarakat, dan dipimpin melalui kebijakan pemerintah yang konsisten,” sebutnya.
Kembali ia menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan Wondama tidak hanya terlihat dari banyaknya sekolah dan tingginya angka partisipasi, tetapi dari lahirnya manusia yang mampu berpikir, berkarya, memimpin, menghormati budaya, menjaga lingkungan, dan membangun masa depan Papua.
“Membangun peradaban tidak dimulai dari gedung yang megah, tetapi dari manusia yang dibentuk dengan kasih, ilmu pengetahuan, karakter, dan keteladanan,” pungkasnya. (len)
