Oleh : Victor Rumere
Doktor Ilmu Ekonomi – UNIPA Manokwari
Sepiring makan bergizi gratis yang tiba di meja seorang anak sekolah, barangkali terlihat sederhana. Ada nasi atau sumber karbohidrat, ikan atau telur, sayuran dan buah. Bagi anak itu, ia adalah makan siang. Bagi pemerintah, ia adalah investasi gizi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tetapi bagi seorang ekonom, di balik sepiring makanan itu sesungguhnya sedang bekerja sebuah mesin ekonomi.
Ada petani yang menanam, nelayan yang melaut, peternak yang menghasilkan telur dan daging, pedagang yang mengumpulkan bahan pangan, kendaraan yang mengangkutnya, pekerja yang memasak, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengolah dan mendistribusikannya.
Karena itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu sempit jika hanya dibaca sebagai program pemberian makanan. Dalam skala fiskalnya saat ini, MBG juga merupakan kebijakan makroekonomi. APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG dengan sasaran sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menempatkan penguatan jejaring pasok pangan, dan pemberdayaan ekonomi kecil sebagai bagian dari strategi pelaksanaannya.
Dengan skala sebesar itu, pertanyaan ekonominya bukan lagi sekadar berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi ke mana uang MBG itu mengalir setelah makanan selesai disantap? Dalam teori Keynesian, belanja pemerintah dapat menciptakan permintaan. Permintaan meningkatkan produksi, produksi menciptakan pendapatan, pendapatan mendorong konsumsi, dan proses tersebut menghasilkan apa yang disebut fiscal multiplier.
Namun MBG mempunyai karakter multiplier yang unik. Berbeda dengan sebagian belanja pemerintah yang terkonsentrasi pada proyek besar, belanja MBG berpotensi menyentuh ekonomi rakyat setiap hari. Sederhananya, dapur membutuhkan pangan. Pangan membutuhkan petani, peternak dan nelayan. Begitu pula dapur membutuhkan pekerja, dan distribusi membutuhkan transportasi. Semua itu menciptakan permintaan baru. Artinya, setiap SPPG sesungguhnya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mikro di daerah.
Badan Gizi Nasional per 8 Juni 2026 mencatat sebanyak 24.480 SPPG, telah beroperasi secara nasional. Di Papua Barat terdokumentasi sebanyak 65 SPPG (0,27% dari total SPPG), dan menempati urutan kedua di Tanah Papua setelah Provinsi Papua (92 SPPG). Pada saat yang sama, ekonomi Papua Barat pada triwulan I-2026 tumbuh 4,64 persen. Menariknya, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 7,82 persen, dan tertinggi dari sisi produksi.
Sementara itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh 19,83 persen dari sisi pengeluaran. Tentu kita tidak boleh terburu-buru menyebut MBG sebagai penyebab angka tersebut, ini dikarenakan korelasi bukanlah kausalitas. Tetapi data itu memberikan konteks penting bahwa, kegiatan makan-minum dan belanja pemerintah sedang menjadi bagian dari denyut ekonomi Papua Barat. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana memastikan denyut itu dapat diteruskan hingga kebun, kandang, laut, pasar dan kampung-kampung?.
Dalam diskusi pembangunan daerah, kita sering berangkat dari sisi produksi yaitu mencoba menjawab pertanyaan pemantik seperti, bagaimana meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan peternakan. Padahal produsen kecil seringkali justru menghadapi pertanyaan yang jauh lebih praktis, kalau produksi ditingkatkan, siapa yang akan membeli? Lanjut, apakah MBG akan menawarkan jawaban? Bayangkan, sebuah SPPG yang setiap hari harus menyediakan ribuan porsi makanan. Ia membutuhkan telur hari ini, sayuran besok, ikan lusa, dan kembali membutuhkan semuanya minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Itulah sesuatu yang sangat berharga bagi produsen kecil yaitu kepastian permintaan.
Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, SPPG dapat berfungsi sebagai pembeli utama sehingga petani tidak lagi menanam sambil menunggu pasar, nelayan mempunyai pembeli yang lebih pasti, peternak dapat merencanakan produksi, dan UMKM pangan memiliki peluang meningkatkan skala usaha. Dari sinilah tercipta backward linkage atau kondisi dimana belanja pemerintah menarik aktivitas ekonomi ke belakang sepanjang rantai pasok. Artinya, jika satu rupiah belanja MBG dibayarkan kepada petani lokal, petani tersebut memperoleh pendapatan. Sebagian pendapatan dibelanjakan di pasar. Pedagang memperoleh pendapatan dan membelanjakannya kembali, sehingga nampak satu rupiah mulai berputar. Dengan demikian, semakin lama uang tersebut berputar di Papua Barat, semakin besar efek penggandanya terhadap ekonomi daerah.
Namun demikian, justru di sinilah paradoksnya muncul. Tidak semua rupiah yang dibelanjakan pemerintah otomatis menjadi pendapatan daerah. Dalam ekonomi regional, ada yang disebut istilah kebocoran ekonomi, yaitu uang masuk ke suatu wilayah, tetapi kemudian mengalir keluar karena barang dan jasa yang dikonsumsi diproduksi di tempat lain. Risiko ini sangat relevan berpotensi bagi MBG di Papua Barat.
Jika telur, ikan, sayuran, buah dan sumber karbohidrat untuk sebuah SPPG diperoleh dari petani, nelayan dan peternak di Papua Barat, maka belanja MBG akan menciptakan pendapatan lokal. Namun jika sebagian besar kebutuhan tersebut harus didatangkan dari luar Papua, ceritanya berubah. Programnya berada di Papua Barat. Anak yang menerima manfaat berada di Papua Barat. Dapurnya berada di Papua Barat. Tetapi sebagian nilai tambah ekonominya justru tercipta di luar Papua Barat.
Inilah perbedaan antara government spending dan local economic impact. Besarnya anggaran tidak dengan sendirinya menentukan besarnya multiplier. Yang jauh lebih menentukan, justru adalah berapa besar kandungan lokal dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.
Data produksi pangan di Papua Barat menunjukkan tantangan dan bukan imajinasi. Sebagai misal, produksi beras Papua Barat pada 2025 hanya sekitar 8,03 ribu ton, turun 35,52 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 12,46 ribu ton. Luas panen padi bahkan turun sekitar 48 persen, dari 5,12 ribu hektare menjadi 2,66 ribu hektare. Angka tersebut menyampaikan pesan sederhana bahwa, permintaan MBG dapat meningkat cepat, tetapi kapasitas produksi lokal belum tentu mampu berlari dengan kecepatan yang sama. Di sinilah ekonomi memberikan peringatan.
Ketika permintaan meningkat sementara penawaran relatif terbatas, hanya ada dua jalan yaitu barang didatangkan dari luar atau harga lokal mengalami tekanan. Keduanya mempunyai konsekuensi. Yang pertama menciptakan kebocoran ekonomi atau economic leakage, dan yang kedua berpotensi menciptakan tekanan inflasi. Oleh karenanya, tantangan MBG di Papua Barat sesungguhnya bukan hanya bagaimana membangun lebih banyak SPPG. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun ekosistem produksi di belakang setiap dapur. Atau lebih tepatnya, kebijakan permintaan harus bertemu dengan kebijakan penawaran.
Jika kebutuhan telur MBG dapat dihitung untuk satu tahun, data itu semestinya menjadi informasi bagi pengembangan peternakan lokal. Jika kebutuhan ikan dapat diproyeksikan, kelompok nelayan dapat dipersiapkan sebagai pemasok. Jika kebutuhan sayuran diketahui, kelompok tani dapat mengatur pola tanam. Dengan demikian, perencanaan MBG tidak berhenti di dapur.
Begitu pula, Dinas Pertanian misalnya, harus mengetahui apa yang harus diproduksi. Dinas Perikanan mengetahui kebutuhan ikan, Dinas Peternakan memproyeksikan kebutuhan telur dan daging. Dinas Koperasi menyiapkan UMKM, Pemerintah kampung mengidentifikasi produsen, dan Perbankan menyediakan pembiayaan. Bappeda kemudian menghubungkan semua itu ke dalam satu arsitektur pembangunan daerah. Dengan pendekatan seperti ini, MBG berubah dari sekadar feeding program menjadi local food ecosystem.
Di Papua Barat, transformasi tersebut mempunyai makna lebih dalam. Rantai pasok MBG semestinya membuka ruang sebesar-besarnya bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan BUMKam, termasuk pelaku ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Masyarakat Papua jangan hanya hadir di ujung rantai sebagai penerima manfaat. Mereka harus bergerak ke tengah dan ke hulu sebagai produsen, pemasok dan pemilik usaha. Di situlah MBG dapat bertemu dengan semangat pemberdayaan ekonomi dalam Otonomi Khusus Papua.
Indonesia mengenal Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kebijakan industri. Tentu pangan mempunyai karakter yang berbeda, tetapi prinsip ekonominya relevan yaitu semakin besar input domestik atau lokal yang digunakan, semakin besar nilai tambah yang tertahan dalam perekonomian. Papua Barat dapat mengembangkan gagasan sederhana ini. Sebagai misal, dari setiap Rp100 yang dibelanjakan sebuah SPPG untuk bahan pangan, berapa rupiah yang diterima produsen Papua Barat? Apakah Rp20? Rp50? Rp80?. Angka tersebut layak menjadi salah satu indikator keberhasilan MBG di daerah.
Oleh karenanya, kita kemudian tidak hanya menghitung jumlah dapur, penerima manfaat dan porsi makanan. Kita juga menghitung berapa persen belanja pangan yang berasal dari produsen lokal, berapa petani dan nelayan yang masuk ke rantai pasok, berapa UMKM yang naik kelas, berapa tenaga kerja lokal terserap, dan berapa besar belanja pemerintah yang akhirnya tetap berputar di Papua Barat. Dengan simulasi seperti itu, pemerintah dapat mengetahui apakah MBG benar-benar menciptakan multiplier effect atau hanya menjadi saluran baru distribusi produk dari luar daerah.
Pada akhirnya, tujuan utama MBG memang sederhana sekaligus fundamental yaitu memperbaiki gizi anak dan membangun kualitas manusia Indonesia untuk investasi jangka panjang. Namun demikian, Papua Barat mempunyai kesempatan membuat sepiring makanan menghasilkan dua investasi sekaligus. Investasi pertama terjadi pada anak yang memakannya yaitu kesehatan, gizi, konsentrasi belajar dan kualitas SDM.
Sementara investasi kedua terjadi di belakang piring tersebut, yaitu petani yang memperoleh pasar, nelayan yang mendapatkan kepastian pembeli, peternak yang memperbesar usaha, UMKM yang naik kelas, pekerja yang memperoleh pendapatan, serta kampung yang kegiatan ekonominya semakin hidup. Intuisinya, investasi pertama membangun manusia Papua, dan investasi kedua membangun ekonomi Papua Barat.
Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Karena itu, perdebatan mengenai MBG di Papua Barat sudah saatnya bergerak melampaui persoalan berapa dapur yang dibangun dan berapa porsi yang dibagikan. Pertanyaan yang lebih penting justru dimulai setelah makanan itu sampai di meja anak-anak, dari mana ikan itu berasal? Siapa yang menanam sayurnya? Siapa yang menghasilkan telurnya? Siapa yang memperoleh pendapatan dari setiap rupiah yang dibelanjakan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan, apakah MBG hanya berhasil mengisi piring, atau sekaligus menggerakkan ekonomi. Sebab kebijakan publik terbaik, bukan hanya kebijakan yang menyelesaikan satu masalah. Ia membuat satu rupiah bekerja untuk beberapa tujuan sekaligus. Semoga,
