Mangrove.id – Seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat sementara berproses. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Teluk Bintuni pun dikabarkan sudah mendaftar.
Mereka diantaranya, Drs. Frans Nicolas Awak (Asisten I Sekda), Ir. Putu Suratna (Asisten II Sekda), Izaac Laukon (Asisten III Sekda), DR. Alimudin (Kepala Bappelitbangda) dan Jane Fimbay (Kepala DP3AKB).
Informasi terkini, lima Pejabat tersebut tengah menunggu hasil Seleksi Administrasi yang nantinya akan diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) sejak dibuka bulan Desember 2020 lalu.
Proses seleksi Sekda ini, ternyata memicu polemik di tengah-tengah masyarakat akibat isu pejabat Non OAP yang digadang-gadang dipercayakan sebagai Orang Nomor Tiga di jajaran Pemda Teluk Bintuni tersebut.
Menanggapi isu tersebut, sejumlah Tokoh baik di kalangan Masyarakat Adat Tujuh Suku (Teluk Bintuni) hingga Majelis Rakyat Papua Barat ikut menyerukan baik secara tertulis terkait harapan masyarakat agar posisi tersebut tidak diduduki Pejabat Non OAP.
Hal senada juga disampaikan Kepala Suku Byak Kabupaten Teluk Bintuni, Sopater Mofu. Kepada Wartawan di Bintuni, Senin (11/1/2021), Mofu menegaskan bahwa jabatan strategis itu harus dipercayakan kepada OAP sebagaimana yang diharapkan seluruh Masyarakat Adat Tujuh Suku.
“Pada kesempatan ini, ingin saya katakan bahwa kami seluruh warga Byak di Teluk Bintuni sangat berharap bahwa saudara kami Frans Awak bisa dipertimbangkan oleh bapak Bupati untuk memikul tanggung jawab sebagai Sekda definitif,” ungkap Mofu.
Terkait dukungan kepada Frans Awak, Mofu menegaskan, bahwa bukan karena sama-sama berasal dari Suku Byak, Papua. Namun Ia menerangkan, dukungan terhadap Frans Awak adalah wujud komitmen OAP khususnya Suku Byak dalam rangka ikut menyatakan sikap bersama Masyarakat Adat Tujuh Suku terkait sosok Sekda Teluk Bintuni.
“Saudara kami juga bagian dari Tujuh Suku. Karena beliau adalah saudara Ipar dari Tujuh Suku. Selain itu, beliau merupakan Pamong senior yang sangat dihargai oleh semua kalangan bahkan dikalangan umat Kristiani,” paparnya.
Pada kesempatan ini, Mofu sangat berharap agar Pemda Teluk Bintuni dibawah kepemimpinan Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, SH dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat lokal.
Supaya lanjut dia, komitmen Pemerintah untuk menjadikan OAP sebagai Tuan di negeri sendiri tidak hanya kiasan belaka, melainkan terwujud.
“Sebagai salah satu orang tua yang ikut merintis hutan di Bintuni, saya ingin kembali mengingatkan bahwa barang siapa yang bekerja diatas Tanah Ini dengan setia dan jujur, maka dia akan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain,” tandasnya sembari meminta Pansel Sekda Teluk Bintuni transparansikan proses seleksi kepada masyarakat.
Perlu diketahui, proses Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (Sekda) Kabupaten Teluk Bintuni yang dibuka diawal bulan Desember 2020 lalu, sudah sampai pada tahap pemeriksaan berkas lamaran. Kendati begitu, hasil seleksi berkas para pelamar, hingga kini belum juga diumumkan.
Sementara ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pansel, terkait gerangan apa yang menghambat hasil seleksi administrasi diumumkan ke publik.
Oleh karena itu, hingga kini banyak pihak yang masih penasaran kira-kira siapa diantara lima ASN, yang dinyatakan lolos ke fase selanjutnya. (wanma)
CAPTION : Kepala Suku Byak Kabupaten Teluk Bintuni, Sopater Mofu
