Mangrove.id| Panitia pemilihan distrik (PPD) datangi kantor komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan biaya operasional yang di terima oleh anggota PPD dan PPS,Rabu(29/3/2023).
Puluhan anggota PPD sambangi kantor KPU di sambut oleh sekretaris KPU Teluk Bintuni Sahid Bin Muzaad di halaman kantor KPU,kedatangan anggota PPD tersebut dengan tujuan menyampaikan aspirasi persoalan biaya operasional yang di terima oleh mereka,terkait dengan biaya operasional kementerian keuangan RI menetapkan biaya perbulan untuk PPD sebesar Rp.4.400.00 dan untuk biaya operasional pada PPS per bulan sebesar Rp.1.400.000,namun anggota PPD merasa anggaran yang di berikan tidak cukup sementara anggaran yang di kucurkan dari pusat nilainya sama,Pungkas Sahid.
Biaya operasional yang di terima tidak sesuai dengan letak geografis yang berada di moskona utara,maka nilai Rp.4.400.000 untuk biaya transportasipun tidak mencukupi namun pihak KPU tetap menerima aspirasi dari anggota PPD tersebut,sehingga aspirasi ini akan di bentuk dalam laporan agar dilaporkan ke KPU RI melalui KPU provinsi,namun kendati demikian persoalan ada perubahan atau tidaknya tanggapan melalui laporan KPU kabupaten akan menunggu jawaban,Pungkas Sahid.
(Untuk pembayaran gaji honor PPD dan PPS melalui rekening masing-masing ketua,setelah itu ketua akan membagikan kepada masing-masing anggotanya,mengingat pilkada tahun 2019 dan pemilu 2024 berbeda,dulu pembayaran gaji honor Cash sekarang KPU bekerja sama dengan BANK BRI sehingga pembayara gaji honor melalui Tranferan dari Bank BRI)
Sekretaris KPU Sahid menyatakan bahwa ada kendala saat pembayaran gaji anggota PPD dan PPS di sebabkan karena buku rekening yang di cetak oleh pihak Bank BRI dalam sehari sebanyak 20 buku,namun ia telah meminta kepada pihak Bank agar mempercepat dalam pembuatan buku rekening sehingga anggota PPD dan PPS dapat menggunakan biaya opersional yang mereka terima melalui rekening.
Sementara perwakilan anggota PPD dari Moskona Utara Soter Orocomna mengatakan,semua anggota PPD dari 24 distrik se-kabupaten Teluk Bintuni mendatangi kantor KPU untuk menyampaikan biaya opersional PPD dan PPS yang tidak sesuai dengan harapan,Ujar Soter Orocomna.
(kami datang kesini untuk memberikan masukan ke KPU agar dapat melihat akan hal ini,karena pemerintah mengeluarkan dana yang tidak bisa mejawab kebutuhan di lapangan,terutama yang berada di dataran,pengunungan dan pesisir).
Dirinya menyampaikan bahwa biaya opersional harus di pertimbangkan kembali,mengingat ini adalah hajat negara sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik,jikalau biaya opersional kurang maka kendala yang di alami pada saat melaksanakan tahapan-tahapan.
Sambungnya untuk ke daerah moskona dengan menggunakan mobil carter pulang pergi dapat menghabiskan biaya sebesar Rp.16.000.000 dan untuk menggunakan pesawat dapat menghabiskan dan sebesar Rp.35.000.000,jikalau aspirasi ini tidak di tanggapi oleh KPU dan pemerintah maka biarkan KPUD dan pusat yang bekerja,Ujar Soter. (Susi)
