Mangrove.id, Bintuni- Para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berstatus honorer kontrak, dihimbau tidak terprovokasi ajakan demo terkait keputusan pemberhentian bekerja yang dikeluarkan Bupati.
Jika pegawai honorer daerah itu terpancing dan ikut dalam aksi demo, secara administrasi akan merugikan diri sendiri. Karena pemberhentian itu sifatnya hanya sementara, untuk menata kembali administrasi pegawai honorer.
Penegasan ini disampaikan Yohanes Akwan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sisar Matiti kepada media ini, Selasa (06/04/2021) di Bintuni ketika menanggapi pergerakan dari sejumlah oknum tertentu yang memaksakan diri dan mengajak para pegawai honor daerah berdemo.
Saya menyarankan kepada adik-adik honor daerah untuk tidak terprovokasi atas mainan kawan-kawan tertentu yang memaksakan harus ada aksi. Karena apa, ketika mereka terpancing ikut aksi, secara administrasi akan merugikan mereka sendiri, tandas Akwan.
Pl
Anes menegaskan bahwa yang harus dipahami para tenaga honor Teluk Bintuni, pemberhentian sementara ini karena adanya penyesuaian administrasi terkait peralihan aplikasi pengaturan keuangan daerah dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dalam aplikasi yang baru, yakni SIPD, SK Dinas para pegawai honor akan diganti dengan SK Bupati yang mana dalam SK tersebut, terdapat foto diri pemegang SK. Perubahan ini bukan hanya di Teluk Bintuni, tetapi berlaku secara nasional yang diatur oleh Kemendagri.
Penataan kembali ini yang harus dipahami, sehingga adik-adik honor yang diberhentikan itu jangan mengambil langkah yang akan merugikan diri sendiri.
Pergantian itu berkaitan dengan aturan, itu bukan hanya di Bintuni, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat sudah lebih dulu memberhentikan tenaga honor daerah untuk ditata kembali, papar Anes.
Terhadap pihak-pihak yang memprovokasi aksi demo, Anes menghimbau untuk menghentikan langkahnya, demi stabilitas keamanan di Teluk Bintuni.
Jika aksi itu tetap dijalankan tanpa ada ijin dari pihak kepolisian, Anes minta kepada aparat keamanan untuk menangkap actor intelektualnya.
Saran saya adalah, mari kita bangun dialog dengan Pak Bupati untuk membangun Bintuni yang sejuk dan damai. Tentunya pemerintah punya win-win solution untuk tenaga honor yang di rumahkan. Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah penataan administrasi, tidak ada PHK, apalagi PHK anak tujuh suku tidak ada itu, pungkas Anes. (ahmad)
