Mangrove.id- Keterlambatan gaji pegawai dan bantuan-bantuan untuk mahasiswa disebabkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang masih baru itu masih ditahap perencanaan.
“Sebagaimana proses dari sistem baru ini yaitu pertama penganggaran, kedua perencanaan serta ketiga penatausahaan. Dimana sistem baru ini baru sampai diperencanaan dan belum sampai dipenatausahaan.
Penatausahaan ini terdiri dari penyediaan dana (PD), surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) baru kemudian bisa dibuat SP2D. Dimana sistem SIPD yang kami terapkan ini belum sampai di tahap itu,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni Herman Kayame, ST, MT kepada wartawan, Kamis (28/01/2021) ketika dikonfirmasi usai pertemuan OPD dengan BPK di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Bumi Saniari SP-3 Distrik Manimeri.
Kepala BPKAD itu juga menjelaskan bahwa untuk kebutuhan mendesak seperti gaji pegawai itu merupakan kebutuhan yang urgen maka didampingi dengan sistem SIMDA. “Sehingga SPP, SPM, SP2D itu bisa tercetak.
Nanti setelah itu kita sesuaikan ke sistem baru SIPD dan itu kita lakukan sekarang. Tetapi tidak semua kegiatan kita dampingi dengan menggunakan sistem SIMDA tetapi kita harus lihat kegiatan mana yang sangat urgen lebih dulu,” ujarnya.
Herman juga menghimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat Teluk Bintuni bahwa dengan sistem keuangan yang baru yaitu SIPD agar dapat bersabar. “Sebab kita tidak bisa tergesa-gesa dalam mengeluarkan uang sebab nanti kita bisa salah jalan tetapi harus melalui prosedur.
Karena pemerintah ini berjalan dengan menggunakan aturan atau regulasi yang mengatur itu. Sehingga kita tidak bisa melanggar aturan sebab semua ini ada konsekuaensinya.
Semua bantuan akan berjalan tetapi saya harap OPD dan masyarakat sabar dulu mungkin minggu ketiga, keempat Februari atau paling lambat bulan Maret 2021 ini semua bisa berjalan dengan baik,” sebutnya. (ahmad)
