MANOKWARI– Posisi jabatan Penjabat Sekda Teluk Bintuni masih menjadi polemik. Sebab sampai saat ini, belum ada kepastian siapa sosok yang dipercayakan Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT.
Meski begitu, banyak pihak secara lantang memberikan opini bahwa sosok yang layak mendapat kepercayaan Bupati Kasihiw hanya Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs. Frans N. Awak.
Menanggapi itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxi Ahoren menyatakan bahwa pihaknya pun sepakat jika Frans Awak yang dipercayakan sebagai Penjabat Sekda Teluk Bintuni.
Menurutnya, Frans Awak layak karena berpengalaman di bidang pemerintahan serta memiliki rekam jejak yang baik. Lebih khususnya, Ia menyebut jika Frans Awak mewakili sosok Putra Daerah.
“Bapak Kasihiw dan bapak Kokop adalah putra terbaik Teluk Bintuni. Begitu juga dengan Frans Awak. Dan kami lihat hanya beliau (Frans Awak) yang sangat layak untuk mendapat jabatan itu,” kata Ahoren kepada Wartawan di Manokwari, Minggu (3/5/2020).
Maxi membeberkan, jika pihaknya telah menerima masukan secara tertulis dari para Tokoh di Teluk Bintuni terkait usulan jabatan Sekda Teluk Bintuni. Dan Ia mengungkapkan, bahwa dalam surat tersebut yang diusulkan hanya Drs. Frans N. Awak.
“Kami sudah terima surat dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai pegangan. Sehingga sangat diharapkan agar Bupati Teluk Bintuni dapat mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh,” pinta Ahoren.
Lebih lanjut dikatakan, pasca menerima usulan tersebut pihaknya lalu menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada Bupati Teluk Bintuni.
Bahkan Ia mengatakan, dirinya sudah berencana pada Sabtu (2/5/2020) sudah berada di Teluk Bintuni. Namun batal karena pembatasan lalulintas orang antar daerah.
“Hari Sabtu kemarin, kami rencana ke Bintuni untuk menyerahkan langsung rekomendasi tersebut ke Pak Bupati. Tapi karena ada penutupan wilayah maka perjalanan ke Bintuni kami tunda,” sebutnya.
Pada prinsipnya, Ia menegaskan bahwa MRPB tetap akan mengawal setiap ASN Orang Asli Papua yang layak menduduki suatu jabatan di Pemerintahan. Secara khusus terkait usulan Frans Awak, Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bahkan hingga ke tahapan seleksi Sekda definitif.
“MRPB siap mengawal kegiatan Fit and Proper Test di Papua Barat dengan memberi rekomendasi kepada Pemprov Papua Barat agar mengamankan apa yang menjadi kebijakan dari MRPB sesuai dengan amanat UU Otsus,” tukas Ahoren. | Kev
